Nasionalisme ekonomi telah menjadi salah satu tema utama dalam kebijakan politik di Indonesia, terutama dalam upaya untuk memperkuat legitimasi politik pemerintah. Dalam konteks ini, nasionalisme ekonomi digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan publik, melindungi industri dalam negeri, dan meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa. Artikel ini didasarkan pada jurnal berjudul “Economic Nationalism for Political Legitimacy in Indonesia,” yang mengkaji bagaimana nasionalisme ekonomi diimplementasikan dalam kebijakan politik Indonesia dan bagaimana hal ini berkontribusi terhadap stabilitas politik.
Apa Itu Nasionalisme Ekonomi?
Nasionalisme ekonomi adalah konsep di mana pemerintah berfokus pada pengembangan dan perlindungan ekonomi domestik, seringkali dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan internasional. Ini melibatkan berbagai kebijakan seperti proteksionisme, pembatasan investasi asing, dan promosi produk-produk lokal. Di Indonesia, nasionalisme ekonomi sering kali dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.
Sejarah dan Perkembangan Nasionalisme Ekonomi di Indonesia
Nasionalisme ekonomi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak era kolonial. Pada masa itu, nasionalisme ekonomi muncul sebagai reaksi terhadap dominasi ekonomi kolonial Belanda yang mengeksploitasi sumber daya Indonesia tanpa memberikan manfaat yang berarti bagi rakyatnya. Setelah kemerdekaan, nasionalisme ekonomi tetap menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional, terutama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno yang memperkenalkan konsep “berdikari” atau berdiri di atas kaki sendiri.
Pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, nasionalisme ekonomi mengalami transformasi dengan fokus yang lebih besar pada pembangunan ekonomi melalui kerjasama internasional dan investasi asing, meskipun dengan kontrol yang ketat dari pemerintah. Namun, setelah reformasi 1998, nasionalisme ekonomi kembali mendapatkan tempat dalam diskursus politik Indonesia, terutama sebagai respons terhadap globalisasi dan neoliberalisme yang dianggap mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
Nasionalisme Ekonomi dalam Kebijakan Pemerintah Kontemporer
Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menggunakan nasionalisme ekonomi sebagai alat untuk memperkuat legitimasi politik, terutama di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan sosial. Berikut adalah beberapa kebijakan nasionalisme ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia:
- Proteksionisme dan Kebijakan Industri Lokal: Pemerintah Indonesia telah memberlakukan berbagai kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan internasional. Ini termasuk kebijakan tarif, subsidi untuk industri tertentu, dan pembatasan impor pada produk-produk tertentu. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.
- Penguasaan Sumber Daya Alam: Salah satu aspek penting dari nasionalisme ekonomi adalah penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral dikelola oleh perusahaan-perusahaan nasional atau melalui kerjasama yang menguntungkan dengan perusahaan asing.
- Penguatan Sektor UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung dan memperkuat UMKM, termasuk akses kredit yang lebih mudah, pelatihan, dan bantuan teknis. Ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga memperkuat legitimasi politik pemerintah dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Kebijakan Energi dan Infrastruktur: Pemerintah Indonesia juga fokus pada pengembangan infrastruktur dan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Melalui investasi besar-besaran dalam infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik, pemerintah berusaha meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi nasional.
Dampak Nasionalisme Ekonomi terhadap Legitimasi Politik
Nasionalisme ekonomi telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memperkuat legitimasi politik di Indonesia. Dengan mempromosikan kemandirian ekonomi dan melindungi kepentingan nasional, pemerintah berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan oleh globalisasi. Selain itu, nasionalisme ekonomi juga membantu menciptakan narasi kebangsaan yang kuat, yang menyatukan rakyat di bawah tujuan bersama untuk mencapai kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, nasionalisme ekonomi juga memiliki tantangan. Kebijakan proteksionisme, misalnya, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang jika tidak diimbangi dengan peningkatan daya saing industri dalam negeri. Selain itu, penguasaan sumber daya alam oleh negara harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kesimpulan: Masa Depan Nasionalisme Ekonomi di Indonesia
Nasionalisme ekonomi akan terus menjadi bagian penting dari kebijakan politik di Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks. Namun, agar nasionalisme ekonomi dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat Indonesia, kebijakan yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus beradaptasi dengan dinamika global sambil memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terjaga. Dengan demikian, nasionalisme ekonomi dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi dan legitimasi politik yang berkelanjutan di Indonesia.
Link Journal : https://scholar.unair.ac.id/en/publications/economic-nationalism-for-political-legitimacy-in-indonesia