Berita UNAIR Pascasarjana, Selasa 20 Juni 2023 – “Studium Generale Malaysia National Policy on Good Regulatory Practices” disampaikan oleh Prof. Dr. Zuhairah Ariff Binti Abd Ghadas, Profesor Fakultas Hukum dan Hubungan Internasional, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia.
Kebijakan tersebut menekankan pentingnya regulasi yang efektif dan efisien, karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas, pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Pada tahun 2013, Kebijakan Nasional Pengembangan dan Pelaksanaan Peraturan (NPDIR) diluncurkan untuk meningkatkan kualitas peraturan dan menghilangkan atau meminimalkan dampak buruk dari peraturan yang tidak efektif terhadap perekonomian dan operasi bisnis.
NPDIR memperkenalkan dan menerapkan Good Regulatory Practices (GRP) di antara kementerian dan lembaga pemerintah, dengan fokus pada peningkatan pengembangan dan penerapan peraturan baru. Otoritas Regulasi Federal diharuskan untuk menerapkan Sistem Manajemen Proses Regulasi (RPMS) untuk regulasi yang berkaitan dengan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, dengan pengecualian untuk masalah keamanan dan kedaulatan nasional.
Peraturan dianggap sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah, dalam kombinasi dengan alat lain, untuk mencapai tujuan kebijakan publik dengan menetapkan prinsip, hukum, dan kondisi yang mengatur perilaku warga negara, bisnis, dan organisasi. Pentingnya GRP terletak pada promosi investasi swasta melalui pengawasan peraturan yang transparan dan dapat diprediksi, meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, mengatasi kesenjangan dalam sistem manajemen peraturan, menstandarkan pengawasan peraturan dan proses pembuatan peraturan dengan fokus pada konsultasi dan penilaian publik, dan menyelaraskan koherensi regulasi dengan tujuan pembangunan nasional.
Proses pengaturan untuk mengembangkan peraturan baru atau yang dimodifikasi harus mematuhi prosedur seperti penilaian notifikasi digital, penilaian awal yang terdiri dari empat elemen Penilaian Dampak Regulasi (RIA) – pernyataan masalah, tujuan, opsi, dan analisis dampak, dan penilaian akhir yang meringkas tujuh elemen RIA, termasuk peningkatan negosiasi, kesimpulan, rekomendasi, dan strategi implementasi.
“Right of Unsecured Creditors During the Compulsory Winding Up”
Topik “Right of Unsecured Creditors During the Compulsory Winding Up” dibahas oleh Dr. Hartinie Binti Abd Aziz, Penyelaras Industri-Akademia dan Keusahawan,Fakultas Hukum dan Hubungan Internasional, Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia.
Ketika sebuah perusahaan mengalami likuidasi wajib, yang melibatkan likuidasi aset, penyelesaian hutang, dan pembagian aset yang tersisa kepada mitra atau pemegang saham, kreditur tanpa jaminan mengalami kesulitan dalam memulihkan hutang mereka.
Dalam proses ini, kreditur diurutkan berdasarkan prioritas, dan kreditur tanpa jaminan seringkali menerima pembayaran minimal atau tidak sama sekali. Kesulitan ini muncul dari fakta bahwa kreditur tanpa agunan tidak mendapatkan jaminan apapun untuk pembiayaan mereka dan diturunkan menjadi penerima terakhir dari sisa dana setelah distribusi lainnya. Bahkan jika kreditur tanpa jaminan telah mengajukan bukti utang, itu tidak menjamin pembayaran jika perusahaan tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.
Follow Sosial Media Sekolah Pascasarjana Unair =
(Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Spotify, TikTok)
https://pasca.unair.ac.id/digital-platform